Kiprah Asosiasi Qaiya Hijau Tekno Nusantara atau disingkat Asosiasi Qahitena asal Pekalongan mulai diarahkan ke level nasional melalui isu pengelolaan sampah. Asosiasi yang bergerak di bidang pelatihan, teknologi tepat guna, kelestarian lingkungan, serta pemanfaatan sampah tersebut ikut membuka ruang kolaborasi dalam pengembangan program Merdeka Sampah yang diinisiasi Center for Sustainability and Waste Management (CSWM) Universitas Indonesia (UI) bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Depok.
Dalam dokumen konsep program, Merdeka Sampah dirancang sebagai inisiatif pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah yang terpadu, berkelanjutan, dan edukatif. Kota Depok menjadi titik awal atau pilot project, sebelum modelnya diperluas ke jaringan Muhammadiyah di daerah lain dan selanjutnya dikembangkan sebagai praktik pengelolaan sampah pada skala nasional.
Ketua Asosiasi Qahitena, Rina Arsiyanti, mengatakan pihaknya diajak berkolaborasi karena bidang kegiatan Asosiasi Qahitena memiliki keterkaitan dengan isu lingkungan, pelatihan, teknologi tepat guna, dan persampahan.
“Program Merdeka Sampah itu program yang digagas oleh CSWM UI dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Depok. Dalam pertemuan tersebut, turut hadir M. Khoirul Anwar sebagai Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PDM Kota Depok dan Dawam Abdul Hanif sebagai Pengawas Asosiasi Qahitena. Kami diundang ke Jakarta, ke Depok, ke kampus UI untuk rapat di ruang rapat Lab GPTech, Gedung MRC Lantai 4, Fakultas Teknik UI, Depok,” ujarnya.
Menurut Rina, pertemuan tersebut merupakan Rapat Koordinasi Inisiatif Konsorsium Waste Management, sebagai bagian lanjutan dari pembahasan pengembangan program Merdeka Sampah.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari pembahasan pembentukan konsorsium pengelolaan sampah. Gagasan ini sejalan dengan desain Merdeka Sampah yang sejak awal disiapkan agar model pengelolaan sampah dapat direplikasi melalui jaringan Muhammadiyah setelah dikembangkan di Kota Depok. Dokumen program menyebut arah pengembangannya mencakup penguatan dan skalasi lokal, replikasi pada jaringan Muhammadiyah di wilayah lain, hingga potensi pengembangan nasional.
“Tujuannya kita membentuk konsorsium tentang waste management, di mana nanti kegiatannya akan diarahkan ke seluruh nasional, ke seluruh provinsi, kabupaten/kota, dan pastinya menggandeng akademisi, dunia usaha maupun industri, dan juga pemerintahan,” jelasnya.
Menurut Rina, meski Asosiasi Qahitena berasal dari Pekalongan, pergerakan organisasi tersebut tidak terbatas di daerah asalnya.
“Ya, kita asalnya dari Pekalongan, tapi pergerakannya nasional,” katanya.
Salah satu agenda yang didorong Asosiasi Qahitena adalah penguatan kompetensi sumber daya manusia di bidang persampahan. Rina menyebut pihaknya mengusung rencana pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Sampah (LSK PS) yang nantinya diarahkan memiliki cakupan nasional. Rencana tersebut merupakan bagian dari gagasan Asosiasi Qahitena; sementara dokumen program CSWM UI dan Muhammadiyah yang menjadi dasar pengembangan Merdeka Sampah menekankan aspek capacity building, penguatan kompetensi, serta pembangunan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan.
LSK tersebut diharapkan dapat menjadi lembaga yang menaungi proses sertifikasi kompetensi bagi pihak-pihak yang bergerak di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Dalam desain Merdeka Sampah, penguatan kapasitas sumber daya manusia memang ditempatkan sebagai salah satu intervensi penting karena operasional pusat pengelolaan sampah membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas dan kompetensi.
“Pergerakan kita itu nantinya lebih banyak ke tentang kepelatihan. Karena tadi kita mengusung pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi, di mana nanti seluruh Indonesia akan ada TUK, Tempat Uji Kompetensi, tentang pengelolaan sampah,” kata Rina.
Bangun Jejaring TUK dan Perkuat Kompetensi SDM
Dalam pelaksanaannya, LSK nantinya tidak bekerja sendiri. Asosiasi Qahitena akan membangun jejaring Tempat Uji Kompetensi (TUK) di berbagai wilayah Indonesia.
TUK tersebut akan menjadi mitra dalam pelaksanaan uji kompetensi. Namun, setiap calon TUK harus memenuhi kriteria dan prosedur operasional yang telah ditetapkan.
“Yang menjadi TUK itu berarti mitra-mitra kami nanti. Bukan kami langsung terjun sendiri ke semua tempat, tetapi ada kepanjangan tangan kami yaitu TUK,” jelasnya.
Dengan jaringan tersebut, proses peningkatan kompetensi dan sertifikasi di bidang persampahan diharapkan dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah tanpa harus terpusat pada satu lokasi. Gagasan ini melengkapi pendekatan capacity building dalam Merdeka Sampah, yang diarahkan untuk membangun sumber daya manusia profesional sekaligus mendukung keberadaan eco-hub sebagai pusat pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat.
Sampah Didorong Jadi Peluang Ekonomi
Bagi Asosiasi Qahitena, penguatan kompetensi tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah. Lebih jauh, masyarakat juga didorong untuk melihat sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.
Pelatihan nantinya dapat mencakup pemilahan, pemberdayaan, hingga pengembangan kewirausahaan di bidang persampahan.
“Kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang ternyata bisa jadi emas, bisa menjadi keberkahan karena bisa menghasilkan uang juga dari situ,” tuturnya.
Gagasan tersebut sejalan dengan desain Merdeka Sampah yang menempatkan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sebagai bagian dari tujuan program. Program ini juga menggunakan pendekatan multipihak atau pentahelix, sehingga pengelolaan sampah tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, kelembagaan, edukasi, dan keberlanjutan.
Pekalongan Jadi Bagian dari Gerakan Nasional
Meski cakupan pengembangannya diarahkan secara nasional, Asosiasi Qahitena tetap melihat Pekalongan sebagai salah satu daerah potensial untuk menjadi bagian dari gerakan tersebut.
Sebagai organisasi yang berasal dari Pekalongan, pihaknya ingin ikut berkontribusi terhadap persoalan persampahan di daerah asalnya. Terlebih, Kota Pekalongan pernah menghadapi persoalan serius terkait sampah.
Rina mengatakan pihaknya terbuka untuk bermitra dengan pemerintah daerah, terutama dalam penerapan teknologi tepat guna serta pendidikan dan pelatihan pengelolaan sampah.
“Targetnya bermitra dengan pemerintah. Rencana berikutnya akan berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), dan beberapa kementerian terkait untuk mulai menerapkan teknologi tepat guna yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Yang kedua, mulai mengenalkan bahwa sampah pun perlu ada pelatihannya,” ujarnya.
Menurutnya, pelatihan pengelolaan sampah dapat menghasilkan sejumlah dampak, mulai dari kemampuan memilah sampah, pemberdayaan masyarakat, hingga munculnya peluang kewirausahaan.
Model Merdeka Sampah sendiri dirancang fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai sektor, antara lain rumah sakit, panti asuhan, institusi pendidikan, masjid, serta sektor lainnya sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu alasan model ini dinilai memiliki peluang untuk direplikasi lebih luas.
Perkuat Kiprah dari Pekalongan
Kemitraan dan ruang kolaborasi dengan CSWM UI juga menjadi langkah penting bagi Asosiasi Qahitena untuk memperluas kiprahnya. Selama ini, Asosiasi Qahitena tidak hanya bergerak di bidang lingkungan, tetapi juga memiliki aktivitas dalam pengembangan desa cerdas atau smart village yang berkolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Salah satu pilar desa cerdas tersebut adalah smart environment atau lingkungan cerdas yang mencakup persoalan pengelolaan sampah.
Rina menyebut kemitraan dengan UI sekaligus memperkuat posisi Asosiasi Qahitena sebagai organisasi asal Pekalongan yang ingin memperluas kiprah di bidang pengelolaan sampah dengan jangkauan nasional.
“Ketika kita bermitra dengan UI ini menggambarkan atau memastikan positioning kita bahwa kita itu tidak hanya bergerak di lokal saja, tapi sebenarnya kita sudah go ke nasional,” katanya.
Melalui ruang kolaborasi tersebut, Asosiasi Qahitena ingin mengambil bagian dalam pengembangan jejaring pengelolaan sampah, khususnya melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan teknologi tepat guna.
Ke depan, konsorsium yang dibangun diharapkan dapat melibatkan berbagai unsur di tingkat nasional, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga industri. Arah tersebut selaras dengan konsep Merdeka Sampah yang menggunakan pendekatan multipihak dan menargetkan replikasi model melalui jaringan Muhammadiyah. Dari titik awal di Kota Depok, program dirancang bergerak menuju penguatan dan skalasi lokal, replikasi di jaringan Muhammadiyah, hingga potensi pengembangan nasional.
Dari Organic Day hingga Roadmap Pengelolaan Sampah
Program Merdeka Sampah tidak berhenti pada kampanye atau edukasi. Dokumen teknis CSWM UI menunjukkan bahwa tahap awal program di institusi pendidikan dirancang melalui dua kegiatan utama, yakni Organic Day pada 18 April 2026 dan Focus Group Discussion (FGD) Road Map Waste Management serta Deklarasi Kesepakatan pada 25 April 2026.
Pada kegiatan Organic Day, peserta mendapatkan pelatihan praktis pengolahan sampah organik melalui eco enzyme dan metode Takakura. Kegiatan tersebut ditujukan untuk membangun pemahaman sekaligus keterampilan dalam mengolah sampah dapur dan sisa makanan menjadi produk yang bermanfaat, seperti cairan pembersih alami, pupuk cair, dan kompos.
Tahap berikutnya adalah FGD untuk menggali kondisi pengelolaan sampah di masing-masing institusi pendidikan. Peserta tidak hanya berdiskusi, tetapi juga diarahkan mencatat volume sampah sebagai baseline data, menyusun draft roadmap pengelolaan sampah, dan melakukan deklarasi komitmen bersama.
Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa Merdeka Sampah dibangun melalui tahapan yang terukur: perubahan perilaku, penguatan fasilitas, pengembangan sistem dan data, serta penguatan kawasan edukatif berbasis lingkungan. Pada pengembangan berikutnya, pendekatan tersebut diarahkan untuk mencakup kampus, sekolah, dan Eco-Hub sebagai pusat pengelolaan sampah terpadu.
Muhammadiyah Jadi Kanal Replikasi Nasional
Kekuatan utama program ini terletak pada desain replikasinya. Dokumen konsep Merdeka Sampah menyebut Muhammadiyah memiliki jaringan masyarakat dan amal usaha yang luas sehingga berpotensi menjadi basis pengembangan model pengelolaan sampah berkelanjutan. Kota Depok diposisikan sebagai lokasi awal, kemudian model diperluas ke berbagai sektor Muhammadiyah di Depok dan sekitarnya, direplikasi ke wilayah lain, dan selanjutnya diarahkan menuju praktik pengelolaan sampah tingkat nasional.
Bagi Asosiasi Qahitena, arah tersebut membuka peluang untuk mempertemukan pendidikan dan pelatihan, penguatan kompetensi, teknologi tepat guna, serta jejaring masyarakat dalam satu ekosistem pengelolaan sampah. Dari Pekalongan, Asosiasi Qahitena ingin ikut mengambil bagian dalam gerakan yang lebih luas tersebut melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
Dengan demikian, Merdeka Sampah tidak sekadar menempatkan sampah sebagai persoalan yang harus dibuang, tetapi sebagai isu yang perlu dikelola melalui perubahan perilaku, sistem, fasilitas, kompetensi, teknologi, kelembagaan, dan pembiayaan. Tujuh aspek pengelolaan sampah yang digunakan dalam desain program meliputi leadership, awareness, facility, regulation, technology, organizing, dan financial.
Jika model tersebut berhasil dikembangkan dan direplikasi, jaringan Muhammadiyah dapat menjadi salah satu kanal strategis untuk memperluas praktik pengelolaan sampah berkelanjutan. Di titik inilah Asosiasi Qahitena dari Pekalongan melihat peluang untuk memperkuat kontribusinya: bukan hanya melalui pengelolaan sampah, tetapi juga melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan kompetensi, teknologi tepat guna, dan pemberdayaan masyarakat.